Pengertian/Definisi Corporate Financial Distress, Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Growth Slowdown

Corporate financial distress

Corporate financial distress atau perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan adalah istilah umum yang sering digunakan untuk mewakili kondisi berikut : failure, insolvency, bankruptcy, dan default (Altman & Hotchkiss, 2006). Failure terjadi ketika tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan lebih rendah dari tingkat bunga Insolvency adalah istilah yang menggambarkan dimana perusahaan tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya. Bankruptcy adalah istilah yang menggambarkan perusahaan dalam kesulitan keuangan kemudian dideklarasikan secara formal dalam pengadilan negeri. Default adalah istilah yang menggambarkan adanya suatu pelanggaran jangka waktu perjanjian hutang oleh perusahaan. Ada dua istilah default : technical default dan legal default. 

Corporate financial distress dan tax avoidance

Ada beberapa dampak pada kebijakan perusahaan terkait pajak ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan (Edwards et al, 2013). Beban pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan apalagi bagi perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan akan berusaha mengurangi beban tersebut seminimal mungkin untuk memenuhi kelangsungan hidupnya (going concern).

 

Global financial crisis dan corporate tax avoidance

Perusahaan dengan keuangan terbatas lebih berusaha untuk memotong rencana pengeluaran perusahaan pada investasi, teknologi dan pegawai dibanding perusahaan dengan keuangan yang tidak terbatas pada saat krisis ekonomi global berlangsung (Campello et al, 2010).

Growth slowdown dan global financial crisis

Menurut Caballero, Farhi, & Gourinchas (2008) menyatakan bahwa krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama yaitu hancurnya harga komoditas terutama minyak. Harga minyak pada saat itu terus meroket. Fase kedua yaitu krisis keuangan akan mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang melambat secara tajam (sharply slow growth).

Pembahasan lebih lanjut dapat Anda baca DI SINI

Anda sedang mencari konsultan jasa olah data SPSS Eviews Lisrel AMOS Stata Murah / jasa analisis data statistik MURAH di jakarta bogor tangerang bekasi (jabodetabek) untuk skripri tesis disertasi ?

Kami merupakan konsultan jasa olah data spss murah / jasa pengolahan data statistik  SPSS  Eviews Lisrel AMOS Stata Murah / jasa analisis data statistik MURAH di jakarta bogor tangerang bekasi (jabodetabek) untuk skripri tesis disertasi ?

Hubungi Kami :

WA : 0838 0405 9000

 

Pengertian/definisi Corporate Financial Distress, Pengertian/definisi Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Pengertian/definisi Growth Slowdown, earning quality, earning persistence, corporate tax avoidanc, financial distress, laporan keuangan, pajak, data SPT, data laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, keuangan, perusahaan, data, earning, tax, krisis, hutang pajak, hutang, arus kas, kas, bunga, laba pajak, laba akuntansi, laba, akuntansi, credit rating, financial reporting, financial, investasi, dana, resiko, biaya, modal, cost, capital, kreditor, biaya modal, cost of capital, biaya, tingkat bunga, bunga, failure, insolvency, bankruptcy, default, default, technical default, legal default, technical default, kinerja perusahaan, kinerja, financial distress, saham, asset, obligasi, resiko, biaya modal, biaya, modal, growth, crisis, krisi, krisi ekonomi, pajak, financial. Pengertian/definisi Corporate Financial Distress, Pengertian/definisi Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Pengertian/definisi Growth Slowdown, earning quality, earning persistence, corporate tax avoidanc, financial distress, laporan keuangan, pajak, data SPT, data laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, keuangan, perusahaan, data, earning, tax, krisis, hutang pajak, hutang, arus kas, kas, bunga, laba pajak, laba akuntansi, laba, akuntansi, credit rating, financial reporting, financial, investasi, dana, resiko, biaya, modal, cost, capital, kreditor, biaya modal, cost of capital, biaya, tingkat bunga, bunga, failure, insolvency, bankruptcy, default, default, technical default, legal default, technical default, kinerja perusahaan, kinerja, financial distress, saham, asset, obligasi, resiko, biaya modal, biaya, modal, growth, crisis, krisi, krisi ekonomi, pajak, financial. Pengertian/definisi Corporate Financial Distress, Pengertian/definisi Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Pengertian/definisi Growth Slowdown, earning quality, earning persistence, corporate tax avoidanc, financial distress, laporan keuangan, pajak, data SPT, data laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, keuangan, perusahaan, data, earning, tax, krisis, hutang pajak, hutang, arus kas, kas, bunga, laba pajak, laba akuntansi, laba, akuntansi, credit rating, financial reporting, financial, investasi, dana, resiko, biaya, modal, cost, capital, kreditor, biaya modal, cost of capital, biaya, tingkat bunga, bunga, failure, insolvency, bankruptcy, default, default, technical default, legal default, technical default, kinerja perusahaan, kinerja, financial distress, saham, asset, obligasi, resiko, biaya modal, biaya, modal, growth, crisis, krisi, krisi ekonomi, pajak, financial. Pengertian/definisi Corporate Financial Distress, Pengertian/definisi Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Pengertian/definisi Growth Slowdown, earning quality, earning persistence, corporate tax avoidanc, financial distress, laporan keuangan, pajak, data SPT, data laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, keuangan, perusahaan, data, earning, tax, krisis, hutang pajak, hutang, arus kas, kas, bunga, laba pajak, laba akuntansi, laba, akuntansi, credit rating, financial reporting, financial, investasi, dana, resiko, biaya, modal, cost, capital, kreditor, biaya modal, cost of capital, biaya, tingkat bunga, bunga, failure, insolvency, bankruptcy, default, default, technical default, legal default, technical default, kinerja perusahaan, kinerja, financial distress, saham, asset, obligasi, resiko, biaya modal, biaya, modal, growth, crisis, krisi, krisi ekonomi, pajak, financial. Pengertian/definisi Corporate Financial Distress, Pengertian/definisi Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Pengertian/definisi Growth Slowdown, earning quality, earning persistence, corporate tax avoidanc, financial distress, laporan keuangan, pajak, data SPT, data laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, keuangan, perusahaan, data, earning, tax, krisis, hutang pajak, hutang, arus kas, kas, bunga, laba pajak, laba akuntansi, laba, akuntansi, credit rating, financial reporting, financial, investasi, dana, resiko, biaya, modal, cost, capital, kreditor, biaya modal, cost of capital, biaya, tingkat bunga, bunga, failure, insolvency, bankruptcy, default, default, technical default, legal default, technical default, kinerja perusahaan, kinerja, financial distress, saham, asset, obligasi, resiko, biaya modal, biaya, modal, growth, crisis, krisi, krisi ekonomi, pajak, financial. Pengertian/definisi Corporate Financial Distress, Pengertian/definisi Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Pengertian/definisi Growth Slowdown, earning quality, earning persistence, corporate tax avoidanc, financial distress, laporan keuangan, pajak, data SPT, data laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, keuangan, perusahaan, data, earning, tax, krisis, hutang pajak, hutang, arus kas, kas, bunga, laba pajak, laba akuntansi, laba, akuntansi, credit rating, financial reporting, financial, investasi, dana, resiko, biaya, modal, cost, capital, kreditor, biaya modal, cost of capital, biaya, tingkat bunga, bunga, failure, insolvency, bankruptcy, default, default, technical default, legal default, technical default, kinerja perusahaan, kinerja, financial distress, saham, asset, obligasi, resiko, biaya modal, biaya, modal, growth, crisis, krisi, krisi ekonomi, pajak, financial, Pengertian/definisi Corporate Financial Distress, Pengertian/definisi Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Pengertian/definisi Growth Slowdown, earning quality, earning persistence, corporate tax avoidanc, financial distress, laporan keuangan, pajak, data SPT, data laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, keuangan, perusahaan, data, earning, tax, krisis, hutang pajak, hutang, arus kas, kas, bunga, laba pajak, laba akuntansi, laba, akuntansi, credit rating, financial reporting, financial, investasi, dana, resiko, biaya, modal, cost, capital, kreditor, biaya modal, cost of capital, biaya, tingkat bunga, bunga, failure, insolvency, bankruptcy, default, default, technical default, legal default, technical default, kinerja perusahaan, kinerja, financial distress, saham, asset, obligasi, resiko, biaya modal, biaya, modal, growth, crisis, krisi, krisi ekonomi, pajak, financial, Pengertian/definisi Corporate Financial Distress, Pengertian/definisi Tax Avoidance, Global Financial Crisis, Pengertian/definisi Growth Slowdown, earning quality, earning persistence, corporate tax avoidanc, financial distress, laporan keuangan, pajak, data SPT, data laporan keuangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, keuangan, perusahaan, data, earning, tax, krisis, hutang pajak, hutang, arus kas, kas, bunga, laba pajak, laba akuntansi, laba, akuntansi, credit rating, financial reporting, financial, investasi, dana, resiko, biaya, modal, cost, capital, kreditor, biaya modal, cost of capital, biaya, tingkat bunga, bunga, failure, insolvency, bankruptcy, default, default, technical default, legal default, technical default, kinerja perusahaan, kinerja, financial distress, saham, asset, obligasi, resiko, biaya modal, biaya, modal, growth, crisis, krisi, krisi ekonomi, pajak, financial
Iklan

Analisa Data Skripsi : Analisis Data Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten & Kota Propinsi D.I. Yogyakarta.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membawa perubahan pada perekonomian daerah, salah satunya adalah bidang keuangan daerah yang harus mulai mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah. Faktanya banyak daerah yang keuangannya masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.
Hal yang menarik adalah bagaimana mengetahui hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan tersebut adalah dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Prinsip Derajat desentralisasi fiskal adalah membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan dan bantuan daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah. Jika didominasi oleh PAD dan BHPBP maka derajat desentralisasi fiskal tinggi dan bisa dikatakan mandiri. Bila didominasi oleh Sumbangan dan Bantuan maka derajat desentralisasi fiskal masih rendah dan bisa dikatakan belum mandiri. Untuk pinjaman daerah, model yang digunakan merujuk pada persyaratan pinjaman jangka panjang sesuai dengan penjelasan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau rasio kemampuan untuk membayar kembali pinjaman.
Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyeknya, dimana keuangan daerahnya masih didominasi oleh pusat. Penelitian dilakukan mulai tahun 1995 sampai 2003. Dominasi pemerintah pusat tidak berubah bahkan setelah otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Pinjaman daerah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah sisa pokok pinjaman dan besar DSCR yang jauh dari ketentuan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:
CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000
YM : abays_khan
e-mail : info@bengkeldata.com
Beta Consulting

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membawa perubahan pada perekonomian daerah, salah satunya adalah bidang keuangan daerah yang harus mulai mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah. Faktanya banyak daerah yang keuangannya masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.
Hal yang menarik adalah bagaimana mengetahui hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan tersebut adalah dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Prinsip Derajat desentralisasi fiskal adalah membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan dan bantuan daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah. Jika didominasi oleh PAD dan BHPBP maka derajat desentralisasi fiskal tinggi dan bisa dikatakan mandiri. Bila didominasi oleh Sumbangan dan Bantuan maka derajat desentralisasi fiskal masih rendah dan bisa dikatakan belum mandiri. Untuk pinjaman daerah, model yang digunakan merujuk pada persyaratan pinjaman jangka panjang sesuai dengan penjelasan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau rasio kemampuan untuk membayar kembali pinjaman.
Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyeknya, dimana keuangan daerahnya masih didominasi oleh pusat. Penelitian dilakukan mulai tahun 1995 sampai 2003. Dominasi pemerintah pusat tidak berubah bahkan setelah otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Pinjaman daerah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah sisa pokok pinjaman dan besar DSCR yang jauh dari ketentuan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000YM : abays_khane-mail : info@bengkeldata.comBeta Consultingwww.olah-data.comwww.bengkeldata.com