Analisis Data Statistik : Analisa Data Faktor-Faktor Konsumsi di Indonesia dengan Pendekatan ECM (Error Correction Model)

Tujuan dari  penelitian ini adalah mengkaji pengaruh variabel pendapatan nasional, inflasi, suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap konsumsi masyarakat yang digambarkan oleh variabel pengeluaran konsumsi mayarakat. Peneilitan ini dilakukan di Indonesia pada kurun waktu tahun 1988 sampai 2005. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Pendekatan ECM (Error Correction Model).

Besarnya tingkat pengaruh variabel pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito riil dan jumlah uang beredar terhadap pengeluaran konsumsi di Indonesia dalam jangka pendek yaitu 69,98 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dalam jangka panjang variasi variabel independent mampu pengaruhi variasi dependent sebesar 0,984057 menunjukkan bahwa variabel independent lebih mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 98,40% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Tanda koefisien koreksi kesalahan sebesar 0,69 menunjukkan bahwa 0,69 ketidaksesuaian antara pengeluaran konsumsi (Y) yang aktual dengan yang diinginkan akan dieliminasi atau dihilangkan dalam satu tahun. Hasil dari uji asumsi klasik ternyata ditemukan masalah asumsi klasik yaitu multikolinearitas, sedangkan heteroskedasitas dan autokorelasi tidak ada masalah.

Untuk menghilangkan masalah multikolinearitas,  dilakukan dengan cara menghilangkan variabel jumlah uang beredar. Sehingga diperoleh spesifikasi model penelitian yang dipakai adalah tepat dan mampu menjelaskan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian persamaan tersebut sudah sahih dan tidak ada alasan untuk ditolak.

Berikut kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini:

Besarnya pengaruh variabel pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito riil dan jumlah uang beredar terhadap pengeluaran konsumsi di Indonesia dalam jangka pendek yaitu 75,12 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Variabel pendapatan nasional pada jangka pendek dan jangka panjang secara statistik positif dan signifikan, berarti pendapatan nasional berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia periode 1988-2005.

Variabel tingkat inflasi pada jangka pendek secara statistik tidak signifikan, berarti tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia periode 1988-2005

Variabel suku bunga deposito dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Dalam jangka panjang mempunyai hubungan yang tidak signifikan yang artinya tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi

Variabel jumlah uang beredar dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi.

Berdasarkan pengujian secara serempak dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, artinya pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito dan jumlah uang beredar berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia.

Keywords: Penelitian, pendapatan, inflasisuku bunga, uang, pengeluarankonsumsi, ECM, deposito, regresi, independent, dependent, uji asumsi klasik, multikolinearitas, heteroskedasitas, autokorelasi, uji F

Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:
CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000
YM : abays_khan
e-mail : info@bengkeldata.com
Beta Consulting
www.olah-data.com
www.bengkeldata.com

Iklan

Analisa Data Skripsi : Analisis Data Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten & Kota Propinsi D.I. Yogyakarta.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membawa perubahan pada perekonomian daerah, salah satunya adalah bidang keuangan daerah yang harus mulai mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah. Faktanya banyak daerah yang keuangannya masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.
Hal yang menarik adalah bagaimana mengetahui hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan tersebut adalah dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Prinsip Derajat desentralisasi fiskal adalah membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan dan bantuan daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah. Jika didominasi oleh PAD dan BHPBP maka derajat desentralisasi fiskal tinggi dan bisa dikatakan mandiri. Bila didominasi oleh Sumbangan dan Bantuan maka derajat desentralisasi fiskal masih rendah dan bisa dikatakan belum mandiri. Untuk pinjaman daerah, model yang digunakan merujuk pada persyaratan pinjaman jangka panjang sesuai dengan penjelasan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau rasio kemampuan untuk membayar kembali pinjaman.
Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyeknya, dimana keuangan daerahnya masih didominasi oleh pusat. Penelitian dilakukan mulai tahun 1995 sampai 2003. Dominasi pemerintah pusat tidak berubah bahkan setelah otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Pinjaman daerah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah sisa pokok pinjaman dan besar DSCR yang jauh dari ketentuan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:
CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000
YM : abays_khan
e-mail : info@bengkeldata.com
Beta Consulting

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membawa perubahan pada perekonomian daerah, salah satunya adalah bidang keuangan daerah yang harus mulai mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah. Faktanya banyak daerah yang keuangannya masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.
Hal yang menarik adalah bagaimana mengetahui hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan tersebut adalah dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Prinsip Derajat desentralisasi fiskal adalah membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan dan bantuan daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah. Jika didominasi oleh PAD dan BHPBP maka derajat desentralisasi fiskal tinggi dan bisa dikatakan mandiri. Bila didominasi oleh Sumbangan dan Bantuan maka derajat desentralisasi fiskal masih rendah dan bisa dikatakan belum mandiri. Untuk pinjaman daerah, model yang digunakan merujuk pada persyaratan pinjaman jangka panjang sesuai dengan penjelasan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau rasio kemampuan untuk membayar kembali pinjaman.
Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyeknya, dimana keuangan daerahnya masih didominasi oleh pusat. Penelitian dilakukan mulai tahun 1995 sampai 2003. Dominasi pemerintah pusat tidak berubah bahkan setelah otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Pinjaman daerah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah sisa pokok pinjaman dan besar DSCR yang jauh dari ketentuan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000YM : abays_khane-mail : info@bengkeldata.comBeta Consultingwww.olah-data.comwww.bengkeldata.com