Analisis Data Statistik : Analisa Data Faktor-Faktor Konsumsi di Indonesia dengan Pendekatan ECM (Error Correction Model)

Tujuan dari  penelitian ini adalah mengkaji pengaruh variabel pendapatan nasional, inflasi, suku bunga dan jumlah uang beredar terhadap konsumsi masyarakat yang digambarkan oleh variabel pengeluaran konsumsi mayarakat. Peneilitan ini dilakukan di Indonesia pada kurun waktu tahun 1988 sampai 2005. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Pendekatan ECM (Error Correction Model).

Besarnya tingkat pengaruh variabel pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito riil dan jumlah uang beredar terhadap pengeluaran konsumsi di Indonesia dalam jangka pendek yaitu 69,98 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dalam jangka panjang variasi variabel independent mampu pengaruhi variasi dependent sebesar 0,984057 menunjukkan bahwa variabel independent lebih mampu menjelaskan variabel dependent sebesar 98,40% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Tanda koefisien koreksi kesalahan sebesar 0,69 menunjukkan bahwa 0,69 ketidaksesuaian antara pengeluaran konsumsi (Y) yang aktual dengan yang diinginkan akan dieliminasi atau dihilangkan dalam satu tahun. Hasil dari uji asumsi klasik ternyata ditemukan masalah asumsi klasik yaitu multikolinearitas, sedangkan heteroskedasitas dan autokorelasi tidak ada masalah.

Untuk menghilangkan masalah multikolinearitas,  dilakukan dengan cara menghilangkan variabel jumlah uang beredar. Sehingga diperoleh spesifikasi model penelitian yang dipakai adalah tepat dan mampu menjelaskan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian persamaan tersebut sudah sahih dan tidak ada alasan untuk ditolak.

Berikut kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini:

Besarnya pengaruh variabel pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito riil dan jumlah uang beredar terhadap pengeluaran konsumsi di Indonesia dalam jangka pendek yaitu 75,12 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Variabel pendapatan nasional pada jangka pendek dan jangka panjang secara statistik positif dan signifikan, berarti pendapatan nasional berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia periode 1988-2005.

Variabel tingkat inflasi pada jangka pendek secara statistik tidak signifikan, berarti tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat di Indonesia periode 1988-2005

Variabel suku bunga deposito dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Dalam jangka panjang mempunyai hubungan yang tidak signifikan yang artinya tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi

Variabel jumlah uang beredar dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi.

Berdasarkan pengujian secara serempak dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, artinya pendapatan nasional, inflasi, suku bunga deposito dan jumlah uang beredar berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia.

Keywords: Penelitian, pendapatan, inflasisuku bunga, uang, pengeluarankonsumsi, ECM, deposito, regresi, independent, dependent, uji asumsi klasik, multikolinearitas, heteroskedasitas, autokorelasi, uji F

Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:
CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000
YM : abays_khan
e-mail : info@bengkeldata.com
Beta Consulting
www.olah-data.com
www.bengkeldata.com

Iklan

Analisa Data Skripsi : Analisis Data Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah dan Pinjaman Daerah di Kabupaten & Kota Propinsi D.I. Yogyakarta.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membawa perubahan pada perekonomian daerah, salah satunya adalah bidang keuangan daerah yang harus mulai mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah. Faktanya banyak daerah yang keuangannya masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.
Hal yang menarik adalah bagaimana mengetahui hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan tersebut adalah dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Prinsip Derajat desentralisasi fiskal adalah membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan dan bantuan daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah. Jika didominasi oleh PAD dan BHPBP maka derajat desentralisasi fiskal tinggi dan bisa dikatakan mandiri. Bila didominasi oleh Sumbangan dan Bantuan maka derajat desentralisasi fiskal masih rendah dan bisa dikatakan belum mandiri. Untuk pinjaman daerah, model yang digunakan merujuk pada persyaratan pinjaman jangka panjang sesuai dengan penjelasan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau rasio kemampuan untuk membayar kembali pinjaman.
Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyeknya, dimana keuangan daerahnya masih didominasi oleh pusat. Penelitian dilakukan mulai tahun 1995 sampai 2003. Dominasi pemerintah pusat tidak berubah bahkan setelah otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Pinjaman daerah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah sisa pokok pinjaman dan besar DSCR yang jauh dari ketentuan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:
CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000
YM : abays_khan
e-mail : info@bengkeldata.com
Beta Consulting

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan membawa perubahan pada perekonomian daerah, salah satunya adalah bidang keuangan daerah yang harus mulai mandiri untuk memenuhi kebutuhan daerah. Faktanya banyak daerah yang keuangannya masih tergantung pada transfer pemerintah pusat. Pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.
Hal yang menarik adalah bagaimana mengetahui hubungan keuangan antara pusat dengan daerah. Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan tersebut adalah dengan menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Prinsip Derajat desentralisasi fiskal adalah membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), dan Sumbangan dan bantuan daerah (SB) terhadap Total Penerimaan Daerah. Jika didominasi oleh PAD dan BHPBP maka derajat desentralisasi fiskal tinggi dan bisa dikatakan mandiri. Bila didominasi oleh Sumbangan dan Bantuan maka derajat desentralisasi fiskal masih rendah dan bisa dikatakan belum mandiri. Untuk pinjaman daerah, model yang digunakan merujuk pada persyaratan pinjaman jangka panjang sesuai dengan penjelasan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah yaitu dengan Jumlah Sisa Pokok Pinjaman dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) atau rasio kemampuan untuk membayar kembali pinjaman.
Obyek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyeknya, dimana keuangan daerahnya masih didominasi oleh pusat. Penelitian dilakukan mulai tahun 1995 sampai 2003. Dominasi pemerintah pusat tidak berubah bahkan setelah otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah di masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Pinjaman daerah sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat ternyata belum dapat dimanfaatkan oleh masing-masing kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah sisa pokok pinjaman dan besar DSCR yang jauh dari ketentuan UU no. 33 pasal 54 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000YM : abays_khane-mail : info@bengkeldata.comBeta Consultingwww.olah-data.comwww.bengkeldata.com

Analisa Data : Analisis Data Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu inflasi seringkali menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang selalu meningkat.
Seperti pengangguran, inflasi juga merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam  perekonomiansuatu negara. Sampai di mana buruknya masalah inflasi ini berbeda antara satu waktu ke waktu yang lain, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Tingkat inflasi yaitu persentasi kenaikan harga – harga dalam suatu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam perekonomian yang pesat berkembang inflasi yang rendah tingkatnya dinamakan inflasi merayap yaitu inflasi yang mencapai 2 sampai 4 persen.. Sering sekali inflasi yang lebih serius, yaitu yang tingkatnya mencapai 5 sampai 10 persen atau sedikit lebih tinggi, akan berlaku. Pada waktu peperangan atau ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi yang kenaikan tersebut dinamakan hiperinflasi (Sukirno, 2004).
Akibat buruk inflasi pada perekonomian yang oleh sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwainflasiyang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa akan datang dan ini akan menyebabkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika inflasi lebih serius keadaannyaperekonomiantidak akan berkembang seperti yang diinginkan.
Pengalaman beberapa Negara yang pernah mengalami hiperinflasi menunjukkan bahwa inflasi yang buruk akan menimbulkan ketidakstabilan social dan politik, dan tidak mewujudkan pertumbuhanekonomi (Sukirno, 2004).
Baru – baru ini pada Agustus 2007 tingkat inflasi di indonesia mencapai 0,75 persen telah melampaui ekspektasi atau kenaikan harga – harga. Tingkat inflasi Agustus 2007 dibanding bulan juli yang sama tahun lalu hanya 0,33 persen.
Sedangkan inflasi year on year (Agustus 2007 terhadap Agustus 2006) mencapai 6,51 persen. Inflasiyear on year tersebut juga lebih tinggi dari bulan lalu yang mencapai 6,06 persen (Sri Mulyani, 2007).
Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai di hampir semua Negara di dunia. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain (Boediono, 1995).
Menurut A.P. Lehner inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (Anton H. Gunawan, 1991). Sementara itu Ackley mendefinisikan inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi (Iswardono, 1990).
Bank Indonnesia sebagai otoritas moneter memegang kendali yang sangat strategis dalam menciptakan kebijakan moneter yang stabil dalam perekonomian nasional, Namun dalam perjalanannya kebijakan Bank Indonesia yang dibuat atau kebijakan yang diambil Bank Indonesia menjadi tidak efektif dan bahkan tidak efisien sebagaimana yang dinginkan oleh bank Indonesia terhadap kebijakan tersebut untuk perekonomian.
Bank Indonesia harus dapat mengukur peredaran uang, antara lain dengan menentukan tingkat suku bunga SBI, selain itu pemerintah juga memegang peranan penting dalam mengendalikan laju inflasiuntuk itu salah satu kebijakannya adalah mengatur pengeluaran untuk pengeluaran rutinnya (government expenditure). Dilain pihak sektor luar negeri juga cukup memegang peranan dalam mengendalikan inflasi diantaranya yaitu penerimaan export. Dengan demikian laju pertumbuhaninflasi dapat dikendalikan ditekan atau bahkan kemunculannya dapat dicegah.
Oleh karena itu untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil diperlukan adanya kerjasama dan kemitraan dari seluruh pelaku ekonomi. Mulai dari bank indonesia, pemerintah maupun swasta inflasi tidak boleh diabaikan begitu saja, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Inflasi yang sangat tinggi sangat penting diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat. Dengan hal tersebut, upaya mengendalikan inflasi agar stabil sangat penting untuk dilakukan.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : permintaan uang, tabungan domestik, produk domestik bruto, tingkat suku bunga bank, dan kurs dollar terhadap rupiah.
Metode yang digunakan adalah metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu menggambarkan suatu permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan peneliti yaitu dengan Metode Mackinnon, White dan Davidson (uji MWD).
Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa permintaan uang dan tingkat suku bunga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan produk domestik bruto (PDB)berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inflasi dan kurs tidak  mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia pada kuartal tahun penelitian.

Inflasi merupakan penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu inflasi seringkali menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang selalu meningkat.

Seperti pengangguraninflasi juga merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam  perekonomian suatu negara. Sampai di mana buruknya masalah inflasi ini berbeda antara satu waktu ke waktu yang lain, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Tingkat inflasi yaitu persentasi kenaikan harga – harga dalam suatu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan baik buruknya masalah ekonomiyang dihadapi. Dalam perekonomian yang pesat berkembang inflasi yang rendah tingkatnya dinamakan inflasi merayap yaitu inflasi yang mencapai 2 sampai 4 persen. Sering sekali inflasi yang lebih serius, yaitu yang tingkatnya mencapai 5 sampai 10 persen atau sedikit lebih tinggi, akan berlaku. Pada waktu peperangan atau ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi yang kenaikan tersebut dinamakan hiperinflasi (Sukirno, 2004).

Akibat buruk inflasi pada perekonomian yang oleh sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa akan datang dan ini akan menyebabkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika inflasi lebih serius keadaannya perekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan.
Pengalaman beberapa Negara yang pernah mengalami hiperinflasi menunjukkan bahwainflasi yang buruk akan menimbulkan ketidakstabilan social dan politik, dan tidak mewujudkan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004).Baru – baru ini pada Agustus 2007 tingkat inflasi di indonesia mencapai 0,75 persen telah melampaui ekspektasi atau kenaikan harga – harga. Tingkat inflasi Agustus 2007 dibanding bulan juli yang sama tahun lalu hanya 0,33 persen.Sedangkan inflasi year on year (Agustus 2007 terhadap Agustus 2006) mencapai 6,51 persen. Inflasi year on year tersebut juga lebih tinggi dari bulan lalu yang mencapai 6,06 persen (Sri Mulyani, 2007).

Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai di hampir semua Negara di dunia. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain (Boediono, 1995).

Menurut A.P. Lehner inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (Anton H. Gunawan, 1991). Sementara itu Ackley mendefinisikan inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi (Iswardono, 1990).

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memegang kendali yang sangat strategis dalam menciptakan kebijakan moneter yang stabil dalam perekonomian nasional, Namun dalam perjalanannya kebijakan Bank Indonesia yang dibuat atau kebijakan yang diambil Bank Indonesia menjadi tidak efektif dan bahkan tidak efisien sebagaimana yang dinginkan oleh bank Indonesia terhadap kebijakan tersebut untuk perekonomian.

Bank Indonesia harus dapat mengukur peredaran uang, antara lain dengan menentukan tingkat suku bunga (SBI), selain itu pemerintah juga memegang peranan penting dalam mengendalikan laju inflasi untuk itu salah satu kebijakannya adalah mengatur pengeluaran untuk pengeluaran rutinnya (government expenditure). Dilain pihak sektor luar negeri juga cukup memegang peranan dalam mengendalikan inflasi diantaranya yaitu penerimaan export. Dengan demikian laju pertumbuhan inflasi dapat dikendalikan ditekan atau bahkan kemunculannya dapat dicegah.
Oleh karena itu untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil diperlukan adanya kerjasama dan kemitraan dari seluruh pelaku ekonomi. Mulai dari bank indonesia, pemerintah maupun swasta inflasi tidak boleh diabaikan begitu saja, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Inflasi yang sangat tinggi sangat penting diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat. Dengan hal tersebut, upaya mengendalikan inflasi agar stabil sangat penting untuk dilakukan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : permintaan uang, tabungan domestik, produk domestik bruto, tingkat suku bunga bank, dan kurs dollar terhadap rupiah.
Metode yang digunakan adalah metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu menggambarkan suatu permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan peneliti yaitu denganMetode Mackinnon, White dan Davidson (uji MWD).

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa permintaan uang dan tingkat suku bunga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan produk domestik bruto (PDB) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inflasidankurs tidak  mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia pada kuartal tahun penelitian.

Inflasi merupakan penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Oleh karena itu inflasi seringkali menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang dapat menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang selalu meningkat.Seperti pengangguran, inflasi juga merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam  perekonomiansuatu negara. Sampai di mana buruknya masalah inflasi ini berbeda antara satu waktu ke waktu yang lain, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Tingkat inflasi yaitu persentasi kenaikan harga – harga dalam suatu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam perekonomian yang pesat berkembang inflasi yang rendah tingkatnya dinamakan inflasi merayap yaitu inflasi yang mencapai 2 sampai 4 persen.. Sering sekali inflasi yang lebih serius, yaitu yang tingkatnya mencapai 5 sampai 10 persen atau sedikit lebih tinggi, akan berlaku. Pada waktu peperangan atau ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi yang kenaikan tersebut dinamakan hiperinflasi (Sukirno, 2004).Akibat buruk inflasipada perekonomian yang oleh sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwainflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai stimulator bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa akan datang dan ini akan menyebabkan percepatan dalam pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika inflasi lebih serius keadaannyaperekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan.Pengalaman beberapa Negara yang pernah mengalami hiperinflasimenunjukkan bahwa inflasi yang buruk akan menimbulkan ketidakstabilan social dan politik, dan tidak mewujudkan pertumbuhanekonomi (Sukirno, 2004).Baru – baru ini pada Agustus 2007 tingkat inflasi di indonesia mencapai 0,75 persen telah melampaui ekspektasi atau kenaikan harga – harga. Tingkat inflasi Agustus 2007 dibanding bulan juli yang sama tahun lalu hanya 0,33 persen.Sedangkan inflasi year on year (Agustus 2007 terhadap Agustus 2006) mencapai 6,51 persen. Inflasiyear on year tersebut juga lebih tinggi dari bulan lalu yang mencapai 6,06 persen (Sri Mulyani, 2007).Inflasimerupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai di hampir semua Negara di dunia. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain (Boediono, 1995).Menurut A.P. Lehner inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (Anton H. Gunawan, 1991). Sementara itu Ackley mendefinisikan inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat). Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi (Iswardono, 1990).Bank Indonnesia sebagai otoritas moneter memegang kendali yang sangat strategis dalam menciptakan kebijakan moneter yang stabil dalam perekonomian nasional, Namun dalam perjalanannya kebijakan Bank Indonesia yang dibuat atau kebijakan yang diambil Bank Indonesia menjadi tidak efektif dan bahkan tidak efisien sebagaimana yang dinginkan oleh bank Indonesia terhadap kebijakan tersebut untuk perekonomian.Bank Indonesia harus dapat mengukur peredaran uang, antara lain dengan menentukan tingkat suku bunga SBI, selain itu pemerintah juga memegang peranan penting dalam mengendalikan laju inflasiuntuk itu salah satu kebijakannya adalah mengatur pengeluaran untuk pengeluaran rutinnya (government expenditure). Dilain pihak sektor luar negeri juga cukup memegang peranan dalam mengendalikan inflasi diantaranya yaitu penerimaan export. Dengan demikian laju pertumbuhaninflasi dapat dikendalikan ditekan atau bahkan kemunculannya dapat dicegah.Oleh karena itu untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil diperlukan adanya kerjasama dan kemitraan dari seluruh pelaku ekonomi. Mulai dari bank indonesia, pemerintah maupun swasta inflasi tidak boleh diabaikan begitu saja, karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Inflasi yang sangat tinggi sangat penting diperhatikan mengingat dampaknya bagiperekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat danpengangguranyang meningkat. Dengan hal tersebut, upaya mengendalikan inflasi agar stabil sangat penting untuk dilakukan.Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari BI (Bank Indonesia) dan BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang di gunakan antara lain : permintaan uang, tabungan domestik, produk domestik bruto, tingkat suku bunga bank, dan kurs dollar terhadap rupiah.Metode yang digunakan adalah metode destkriptif dan kuantitatif, yaitu menggambarkan suatu permasalahan dengan menganalisis data dan hal-hal yang berhubungan dengan rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan peneliti yaitu dengan Metode Mackinnon, White dan Davidson (uji MWD).Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa permintaan uang dan tingkat suku bunga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan produk domestik bruto (PDB)berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap inflasi dan kurs tidak  mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia pada kuartal tahun penelitian.

Untuk konsultasi mengenai Olahdata lebih lanjut, silahkan menghubungi:

CS : 021-71088944 – 0819 4505 9000

YM : abays_khan

e-mail : info@bengkeldata.com

Beta Consulting

http://www.olah-data.com

http://www.bengkeldata.com